Patroli7 Jakarta – 6 Oktober 2025
Puluhan massa dari Aliansi SAKUTU (Sahabat Anti Kecurangan Bersatu) Kalimantan Selatan menggelar demonstrasi damai di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, kemis pagi 2 oktober 2025 pagi. Aksi ini digelar bekerja sama dengan WRC PAN-RI (Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia), sebagai bentuk keprihatinan terhadap lambatnya penanganan berbagai kasus dugaan korupsi di Kalimantan Selatan.
Dipimpin langsung oleh Koordinator Aliansi SAKUTU, para demonstran menyuarakan aspirasi melalui orasi dan membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan, salah satunya agar KPK turun tangan secara aktif dalam mengawasi dan mendorong proses penegakan hukum terhadap para pejabat dan mantan pejabat daerah yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi.
“Kami datang jauh-jauh dari Kalimantan Selatan untuk mendesak KPK agar tidak tinggal diam. Banyak kasus dugaan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat Kalimantan Selatan, namun hingga kini belum ada kejelasan penanganannya,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.
Aliansi SAKUTU menyoroti beberapa kasus besar yang dinilai mandek di tingkat penyidikan daerah, bahkan diduga sengaja “di-peti-es-kan” oleh oknum-oknum tertentu. Mereka meminta agar KPK mengambil alih atau setidaknya mengawasi langsung jalannya proses hukum agar tidak ada intervensi maupun upaya pembungkaman terhadap para pelapor dan saksi.
Lebih lanjut, demonstran juga menyerahkan dokumen berisi laporan dan bukti awal terkait sejumlah kasus yang menjadi perhatian mereka. Dokumen tersebut diterima oleh perwakilan Humas KPK di lokasi aksi, dengan janji akan segera ditindaklanjuti oleh tim terkait.
“Kalimantan Selatan membutuhkan keadilan. Jika KPK tidak hadir untuk mengawasi, maka rakyat akan semakin tidak percaya terhadap proses penegakan hukum di daerah,” ujar pimpinan aksi sebelum massa membubarkan diri dengan tertib.
Aksi ini berjalan damai dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Para peserta menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus-kasus korupsi di Kalimantan Selatan dan siap datang kembali jika tidak ada progres nyata dari pihak KPK ( Henderta)
